Pemerintah mendorong pengusutan menyeluruh terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyelidikan berpotensi menjangkau pihak luar Kepolisian.

Perkembangan Kasus Makar

Penyidikan kasus tersebut kini berkembang mengarah pada dugaan tindak pidana makar yang diselidiki Bareskrim Polri.

Penyidik berencana menggelar perkara guna melihat kaitan antara tindakan penyadapan dan rencana makar.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ini.

Penanganan Barang Bukti dan Pengawasan Penyadapan

Penyidik menemukan adanya upaya menghapus sebagian data dari komputer, namun sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak terkait berhasil disita.

Yusril menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.

Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan tanpa menerbitkan Perppu surut.

Evaluasi dan pengawasan diperketat terhadap lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan seperti Kepolisian, KPK, dan BNN.

Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dengan proses sidang etik dan penahanan yang terus berjalan.