Pemerintah pusat juga berkontribusi sebesar 40 persen dari biaya konstruksi pada tahap pembangunan infrastruktur transportasi.

Namun, besaran dukungan untuk operasional tidak selalu meningkat setiap tahun.

Park menyebut perhitungan defisit cukup kompleks karena layanan bus dijalankan perusahaan swasta dan jaringan kereta bawah tanah melibatkan lebih dari delapan hingga sembilan operator, termasuk Seoul Metro, Korail, Incheon Metro, dan operator swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Sebagian beban pembiayaan juga dibagi kepada masyarakat melalui kewajiban pembelian obligasi Seoul Metro saat registrasi kendaraan.

"Ketika warga mendaftarkan kendaraan, mereka harus membeli obligasi yang diterbitkan Seoul Metro. Sebenarnya, ini merupakan cara lain untuk memberikan subsidi.

Sebagian beban subsidi juga ditanggung oleh masyarakat sendiri," ujarnya.

Park mengingatkan angka defisit tidak sepenuhnya sama dengan subsidi langsung dari pemerintah karena sebagian kebutuhan pembiayaan ditutup melalui pinjaman untuk membayar kewajiban sebelumnya.

Meski defisit operasional berfluktuasi, ia memperkirakan bebannya akan bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Konsekuensi Politik dan Sosial

Kebijakan perjalanan gratis bagi warga di atas 65 tahun dinilai sulit dihapus karena memiliki manfaat sosial sekaligus konsekuensi politik.

"Semua orang tahu kita membutuhkan subsidi, tetapi kebijakan ini bisa dibenarkan karena transportasi publik memiliki banyak manfaat sosial.

Jadi, pemerintah layak menanggung beban defisit tersebut. Secara politik, menghapus subsidi bagi lansia juga tidak mungkin.

Saya yakin jika kebijakan itu dibatalkan, orang yang mengambil keputusan akan kalah dalam pemilu," jelas Park.

Park bahkan menyebut dirinya akan memasuki kelompok usia yang berhak memperoleh tiket gratis pada tahun berikutnya.

"Saya akan menjadi warga senior yang berhak mendapatkan tiket gratis tahun depan. Jadi, saya juga akan ikut menambah defisit atau subsidi tersebut," ujarnya.