Konflik di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) memasuki babak baru. Ketua FFI Michael Victor Sianipar menegaskan kepengurusannya sah, sementara PSSI telah menyatakan pengangkatannya tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan PSSI bernomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 menjadi pemicu terbaru. Surat yang ditandatangani Erick Thohir dan Yunus Nusi itu menyatakan pengangkatan Sianipar tidak berlaku lagi, setelah PSSI menerima permintaan kongres luar biasa (KLB) dari 48 anggota pemilik suara yang sah, yakni 20 klub peserta kompetisi dan 28 asosiasi futsal provinsi.

Sebagai langkah lanjutan, PSSI menunjuk anggota Exco Vivin Cahyani Sungkono sebagai pelaksana tugas ketua FFI sampai KLB dilaksanakan. Sianipar merespons dengan mengirim surat keberatan ke PSSI dan melaporkan masalah ini ke Komite Etik PSSI.

Sianipar: Kepengurusan Kami Sah

Dalam pernyataannya, Sianipar bersikukuh bahwa kepengurusan yang dipimpinnya berdiri di atas dasar hukum yang jelas. "Kepengurusan FFI yang berjalan saat ini memiliki kekuatan hukum dan legalitas yang sah berdasarkan ketetapan Kongres FFI Tahun 2024," kata Sianipar, yang menjadi ketua FFI periode 2024-2028 menurut Kongres FFI 2024.

Ia berharap Komite Etik PSSI memeriksa persoalan ini secara objektif. "Kami membawa persoalan ini ke Komite Etik PSSI dengan harapan dapat dipelajari secara objektif dan adil, sekaligus memberikan ruang resmi bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara serta dasar legalitas yang kami miliki," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak Sianipar dan belum menjadi keputusan final dari lembaga yang berwenang.

Timnas Tetap Jadi Prioritas

Di tengah perselisihan, Sianipar memastikan program tim nasional tidak boleh menjadi korban. "Di tengah dinamika yang ada, saya pastikan cita-cita dan perjuangan atlet putra maupun putri kita—termasuk para pemain muda U-16 dan U-19—tidak boleh terganggu," tegasnya.