Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak yang mengajukan izin pengelolaan sumber daya alam dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia.

Namun, keuntungan dari hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut justru dibawa ke luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu.

Ia menilai pemerintah selama ini terlalu mudah dalam memberikan berbagai fasilitas pengelolaan kepada pihak-pihak yang ingin mengeruk kekayaan.

Fasilitas tersebut mencakup hak guna usaha, izin usaha pertambangan, hingga hak pengusahaan hutan yang didapatkan setelah meminta kepada pejabat.

Prabowo lantas mengajak para tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta kalangan intelektual untuk melihat langsung kondisi tersebut di lapangan.

Para pemimpin umat tersebut dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat luas sehingga bisa menyaksikan fakta pengelolaan kekayaan.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan bangsa bisa dibawa keluar.

Ia mengaku pernah meminta penjelasan secara khusus kepada sejumlah profesor mengenai permasalahan sistem ekonomi tersebut.

Prabowo turut mengaitkan persoalan ini dengan komitmen pengabdian dirinya yang telah disumpah sejak aktif menjadi anggota TNI.

Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap praktik korupsi serta upaya pembelian pejabat negara yang dapat memengaruhi kebijakan.

Menurutnya, berbagai kalangan mulai dari menteri, jenderal, hingga presiden bisa menjadi sasaran pihak yang ingin memengaruhi.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak gentar dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba menggoyahkan.