Otoritas Jasa Keuangan menuntaskan rangkaian penyidikan terkait dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat yang berlokasi di Banyumas, Jawa Tengah.

Lembaga pengawas industri jasa keuangan tersebut melimpahkan dua orang tersangka beserta sejumlah barang bukti penting kepada pihak Jaksa Penuntut Umum.

Pelimpahan tahap kedua ini dilaksanakan secara langsung di kantor Kejaksaan Negeri Banyumas pada hari Kamis tanggal 12 November.

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial TR yang menjabat Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat.

Tersangka berikutnya berinisial AHK yang bertindak sebagai pihak terafiliasi sekaligus berperan sebagai konsultan bisnis untuk lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi, kedua individu tersebut diduga terlibat aktif dalam tindakan penyimpangan pada proses penyaluran fasilitas pembiayaan.

Penyaluran dana pembiayaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan serta menyimpang dari tujuan awal pemberian pembiayaan yang semestinya.

Rangkaian dugaan praktik penyimpangan itu terpantau terjadi kurun waktu antara bulan Mei tahun 2018 hingga bulan September pada tahun 2021.

Kasus hukum ini mencakup total 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah dengan estimasi potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

Proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini dapat dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa.

Penanganan perkara hukum ini merupakan kelanjutan dari tahapan pengawasan ketat yang dijalankan secara bertahap oleh otoritas berwenang.

Tahapan tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, tahap penyelidikan, hingga penyidikan mendalam atas dugaan pelanggaran.

Tersangka TR dijerat menggunakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Aturan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sementara itu, tersangka AHK disangkakan melanggar ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah serta undang-undang perubahannya.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan menegaskan akan terus memperkuat koordinasi bersama aparat penegak hukum secara konsisten ke depannya.

Koordinasi tersebut melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Republik Indonesia demi menjaga integritas sektor keuangan.