Rapat gabungan MPR RI memutuskan Sidang Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru digelar Rabu, 2 Desember 2026.

Keputusan itu diambil dalam rapat tertutup di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November, yang dihadiri sembilan pimpinan MPR serta fraksi dari unsur DPR dan DPD.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan paripurna tersebut beragenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Rapat gabungan juga menyepakati tiga langkah lain sebagai bagian dari tahapan pengisian jabatan tersebut.

Pertama, surat MPR berisi permintaan dua nama calon wakil presiden dikirim ke presiden pada hari yang sama.

Kedua, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR.

Tim itu bertugas memeriksa dokumen dan persyaratan calon wakil presiden yang namanya diajukan presiden.

Ketiga, dibentuk tim ad hoc berjumlah 36 orang untuk menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih.

Enam Tahap Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Alur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden disusun Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari.

Tahapan itu merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Tahap pertama adalah rapat gabungan MPR, paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Rapat gabungan menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan, yang pelaksanaannya paling lambat 60 hari setelah kekosongan.

Tahap kedua, pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada presiden paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan.