Pelaku industri otomotif meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan aturan ganjil genap bagi mobil hybrid.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada Rabu (11/11/2026) sebagai bentuk insentif nonfiskal untuk meningkatkan penggunaan kendaraan rendah emisi.

Sarmuji mengungkapkan bahwa produsen kendaraan mengharapkan fasilitas serupa dengan yang selama ini sudah diberikan kepada mobil listrik.

Kendaraan listrik saat ini menjadi salah satu jenis moda transportasi yang mendapat pengecualian dari pembatasan lalu lintas tersebut di ibu kota.

Kebijakan pembebasan ganjil genap dinilai dapat menjadi tambahan dorongan bagi masyarakat untuk memilih kendaraan dengan tingkat emisi yang lebih rendah.

Insentif nonfiskal tersebut juga diharapkan mampu mendongkrak minat pelaku industri otomotif terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

Pemerintah daerah yang memberikan kemudahan bagi kendaraan rendah emisi berpotensi memperbesar semangat produsen dalam mengembangkan segmen tersebut.

Sementara itu, aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta masih berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019.

Pembatasan lalu lintas tersebut berlaku setiap Senin hingga Jumat pada pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB serta pukul 16.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Kebijakan ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional berdasarkan ketetapan Keputusan Presiden.

Selain mobil listrik, terdapat berbagai kategori kendaraan lain yang memperoleh pengecualian resmi dari aturan pembatasan tersebut.

Ketentuan pengecualian mencakup kendaraan untuk kepentingan khusus, pelayanan publik, hingga armada operasional lembaga negara.