Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan soal hak yang akan diterimanya.

Selain pensiun, negara mengatur sejumlah fasilitas bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Syarat Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebut hak pensiun diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat, seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 pada penjelasan Pasal 6.

Artinya, penyampaian niat mundur saja belum cukup untuk membuat seluruh hak tersebut otomatis berlaku.

Hak-hak itu baru dapat diperoleh apabila proses pemberhentiannya secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.

Pembayaran hak keuangan juga baru mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah ditetapkan secara resmi.

Rincian Fasilitas yang Diatur

UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur sejumlah hak keuangan dan administratif bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

Hak pertama adalah uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat, sesuai Pasal 6 ayat (2).

Perhitungan tersebut menggunakan gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan selama menjabat.

Dengan demikian, tunjangan jabatan dan fasilitas lain tidak otomatis dimasukkan ke dalam dasar perhitungan pensiun pokok.

Selain pensiun, undang-undang yang sama mengatur fasilitas lain bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.