Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan memberikan bantahan tegas terkait klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Sebelumnya, Gibran mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Syahganda menyatakan bahwa langkah tersebut mustahil dianjurkan oleh Presiden karena putusan hukum yang ada sudah bersifat final.

Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Syahganda, pandangan hukum yang disampaikan oleh Yusril sudah merepresentasikan sikap resmi Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, ia menilai tidak mungkin kepala negara menganjurkan adanya perlawanan hukum lanjutan dalam bentuk apapun.

Sementara itu, Gibran sempat menyatakan berencana berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengajukan peninjauan kembali.

Namun, Yusril menegaskan bahwa tidak ada celah hukum bagi pihak luar untuk mengajukan upaya peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Posisi hukum tersebut membuat peluang penempuhan jalur PTUN dinilai sudah tertutup oleh aturan yang berlaku.