Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus melontarkan kritik keras terhadap langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah.

Ia menilai rencana untuk membawa persoalan tersebut ke PTUN sebagai tindakan yang sangat mengherankan.

Menurut Deddy, peradilan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan kasasi Mahkamah Agung.

Ia menyebut PTUN hanya berfungsi untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi.

Kesempatan untuk melakukan klarifikasi sebenarnya sudah diberikan sebelumnya namun tidak dimanfaatkan dengan baik.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan pihaknya tetap menghormati rencana langkah hukum yang akan ditempuh Gibran.

Meski demikian proses politik hak menyatakan pendapat di parlemen tetap dapat berjalan secara berdampingan.

Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya menyebutkan bahwa Gibran telah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden.

Dalam kesempatan itu Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen miliknya lewat jalur peradilan.

Gibran menyatakan bahwa Presiden menyarankannya untuk tetap menghadapi persoalan tersebut secara hukum dengan membawa seluruh dokumen lengkap dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.