Setelah digabungkan, seluruh kegiatan berada dalam satu perusahaan sehingga pengelolaan infrastruktur digital dapat dilakukan lebih terpadu.

Layanan Telkom Akses nantinya meliputi pusat data, sentral telepon otomat (STO), jaringan utama darat dan laut, jaringan akses, jaringan akses radio (RAN), hingga menara telekomunikasi.

Integrasi ini diharapkan memudahkan operator seluler, penyedia layanan internet, dan perusahaan teknologi berskala besar memperoleh layanan infrastruktur melalui satu mitra.

Telkom optimistis penggabungan itu membuka peluang penghematan biaya pengadaan, mengurangi pekerjaan yang tumpang tindih, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Adapun penggabungan NSI ke GSD bertujuan menyederhanakan struktur kepemilikan bisnis properti TelkomGroup.

Melalui langkah ini, kepemilikan NSI atas anak usahanya dialihkan langsung kepada GSD sehingga lapisan perusahaan berkurang dan pengelolaan aset properti lebih efisien serta terintegrasi.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan setiap anak usaha dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap bisnis inti dan penciptaan nilai bagi perusahaan.

Dalam kerangka strategic holding, menurut Seno, setiap anak usaha memikul mandat serta akuntabilitas kinerja yang jelas.

Ia menyebut penggabungan Telkominfra ke Telkom Akses dan NSI ke GSD merupakan hasil evaluasi tersebut yang dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan berlaku.

Telkom menegaskan tetap memperhatikan hak dan kepentingan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses penggabungan.

Pengaturan ketenagakerjaan akan mempertimbangkan keberlanjutan hubungan kerja serta kebijakan perusahaan penerima penggabungan.

Hak dan kewajiban kreditur, pelanggan, serta mitra usaha akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan agar layanan dan kerja sama yang berjalan tetap berlanjut.

Kedua aksi korporasi itu masih harus melalui sejumlah tahapan, termasuk persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) masing-masing perusahaan dan persetujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Telkom menyatakan akan melanjutkan penataan anak usaha lainnya secara bertahap, dengan setiap rencana didahului kajian dan uji tuntas oleh pihak independen.

Perkembangan proses tersebut akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.