Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.

Langkah hukum tersebut diambil menyusul tudingan yang menyebut Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar Muhamad Sattu Pali menyatakan keduanya menyebarkan tuduhan yang belum tentu benar ke media sosial.

Surat somasi tersebut tercatat dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Juru Bicara Tim Hukum Golkar Derek Loupatty menilai narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Bahlil Lahadalia tanpa dasar fakta atau bukti pendukung.

Isu itu dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan politik nasional serta mengganggu kinerja pemerintahan.

Tim hukum memberikan tenggat waktu 3x24 jam bagi keduanya untuk meminta maaf secara terbuka serta menurunkan konten video terkait.

Jika tidak direspons dalam kurun waktu tersebut, pihak Golkar siap menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Bahlil telah membantah keterlibatannya dan mengeklaim dirinya justru menjadi korban penyadapan.

Ancaman Jalur Hukum dan Bantahan Bahlil

Tindakan menyebarkan informasi tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan termasuk UU ITE serta delik pencemaran nama baik dalam KUHP.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia secara tegas telah membantah ikut terlibat dalam pertemuan bersama para tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, Bahlil mengeklaim bahwa dirinya juga merupakan salah satu korban penyadapan yang dilakukan oleh para jenderal Polri tersebut.