Anggota DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo keluar dari ruang rapat paripurna DPR RI sambil mengangkat selembar kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Paripurna 15 Menit Tanpa Sesi Interupsi

Aksi itu terjadi seusai Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Rapat yang dihadiri 403 anggota DPR itu hanya beragendakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dan berlangsung sekitar 15 menit. Tidak ada sesi interupsi dalam rapat tersebut, dan seluruh peserta hanya mendengarkan pidato Puan. Dalam pidatonya, Puan antara lain menegaskan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen serta tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun, dan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat.

Berlatar Keinginan Hak Menyatakan Pendapat

Aksi Yanuar berlatar keinginan sejumlah partai, seperti PKS dan PKB, yang sudah terang-terangan ingin menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena tidak ada sesi interupsi, Yanuar memilih menyampaikan sikapnya lewat kertas yang ia angkat saat keluar ruangan.

"Aspirasi dari Masyarakat"

Usai rapat, Yanuar menjelaskan kertas itu dibawanya sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, karena dalam paripurna anggota tidak diberi sesi interupsi, ia menyampaikan aspirasi tersebut sebagai representasi apa yang dikenal publik. Kalimat di kertasnya, kata Yanuar, sudah singkat, padat, dan jelas sehingga maksudnya dipahami tanpa penjelasan panjang. Ia menambahkan dirinya telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR, seraya meminta pimpinan memproses usulan itu untuk dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya.