Pemerintah mendorong berdirinya Klinik Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai desa, dan dalam aturan mainnya, klinik ini ternyata tidak wajib memiliki dokter sebagai tenaga minimum.

Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025. Klinik yang berada di bawah ekosistem koperasi desa ini direncanakan bermitra dengan BPJS Kesehatan serta melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), demi memperluas akses layanan kesehatan masyarakat desa.

Cukup Empat Orang untuk Layanan Dasar

Standar minimum layanan dasar klinik ini adalah satu perawat, satu bidan, dan dua kader kesehatan. Perawat serta bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), yang kebutuhannya berkaitan dengan Puskesmas dalam jejaring layanan. Apabila klinik mengembangkan layanan tambahan, kebutuhan tenaganya menyesuaikan.

Untuk kebutuhan dokter, solusinya adalah telemedicine. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh ketika tidak ada dokter yang hadir secara fisik di klinik.

Sinyal dan Sebaran Nakes Jadi Pekerjaan Rumah

Masalahnya, internet dan kualitas sinyal di pedesaan belum merata, sehingga telemedicine bisa tersendat. Di saat yang sama, distribusi tenaga kesehatan antar daerah masih timpang; banyak fasilitas di daerah sudah lebih dulu kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.

Relasi klinik baru dengan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu juga mengundang kekhawatiran. Jika tenaga ditarik dari fasilitas lama, layanan Puskesmas dikhawatirkan justru melemah.

Antara Layanan Publik dan Bisnis Koperasi

Soal uang, klinik berkualifikasi FKTP dibayar lewat mekanisme pembayaran JKN. Meski demikian, biaya operasionalnya sebagai bagian dari ekosistem koperasi perlu direncanakan secara jelas sejak awal.