Pemerintah pusat mengambil langkah cepat untuk membantu penanganan wilayah terdampak bencana di sejumlah daerah Pulau Sumatera.

Kebijakan tersebut berfokus pada percepatan pelimpahan izin pertambangan bahan galian C kepada pemerintah kabupaten serta kota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana tersebut usai mengikuti rapat terbatas.

Rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta itu membahas pentingnya pelimpahan wewenang agar proses pembersihan sungai bisa berjalan lebih optimal.

Pelimpahan kewenangan ini ditujukan agar pemerintah daerah mampu mempercepat pengerukan sedimen secara mandiri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa usulan tersebut datang langsung dari kepala daerah yang menghadapi persoalan endapan lumpur.

Sedimen sungai berupa pasir serta batu tersebut diketahui memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan kondisi sungai tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Pengerukan tidak boleh sekadar mengambil material tanpa memastikan aliran sungai benar-benar bersih dan kembali normal.

Material hasil pengerukan nantinya dapat diolah kembali untuk membangun tanggul pengaman di lokasi terdampak.

Sebagian material lain juga diizinkan untuk dijual melalui pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan pembangunan masif di sana.

Pengelolaan material hasil pengerukan sungai ini berpeluang mendatangkan tambahan pemasukan bagi keuangan daerah.

Pendapatan dari kerja sama tersebut dapat masuk sebagai pendapatan asli daerah guna memperkuat anggaran pendapatan dan belanja daerah.