Pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 100,1 triliun.

Dana tersebut ditujukan untuk memulihkan kawasan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana induk pemulihan berdurasi tiga tahun.

Program ini berjalan mulai tahun 2026 hingga 2028.

Pelaksanaannya melibatkan koordinasi dari 23 kementerian serta lembaga terkait.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa rencana ini merangkum 11.520 kegiatan.

Seluruh usulan disusun oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas mengoordinasikan berbagai usulan tersebut.

Hasil koordinasi itu dirumuskan menjadi program pemulihan yang terpadu.

Alokasi anggaran utama dibagi secara bertahap berdasarkan tahun pelaksanaan.

Pemerintah menganggarkan Rp 38,9 triliun untuk tahun 2026.

Pada tahun 2027, alokasi dana ditetapkan sebesar Rp 32,9 triliun.

Berikutnya pada tahun 2028, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 28,2 triliun.

Rencana induk ini mencakup pembenahan pada berbagai sektor yang mengalami kerusakan.

Fokus perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah.

Kegiatan utama meliputi pembangunan fasilitas umum serta sektor ekonomi masyarakat.

Sektor tersebut mencakup infrastruktur transportasi, pendidikan, permukiman, hingga pertanian.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai jadwal pekerjaan yang disepakati.

Selain 23 lembaga utama, ada 10 kementerian dan lembaga yang menjalankan program pendukung.

Pemerintah juga menyediakan anggaran tambahan sebesar Rp 575 miliar.

Dana tambahan ini dialokasikan untuk mendanai program pendukung hingga tahun 2028.