Pemerintah menetapkan regulasi baru mengenai mekanisme penetapan pengupahan buruh di tanah air.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pasal 134 dalam undang-undang tersebut mewajibkan pelibatan dewan pengupahan dan pemerintah daerah.

Pemerintah Pusat harus melibatkan unsur daerah dan lembaga pengupahan saat merumuskan kebijakan upah.

Hierarki Struktur Upah Minimum

Struktur upah minimum dibagi ke dalam empat tingkatan berbeda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tingkatan tersebut mencakup Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta sektorannya.

Gubernur memiliki wewenang penuh untuk menetapkan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK di wilayah masing-masing.

Besaran nominal UMK wajib disahkan setelah UMP berlaku dan harus lebih tinggi daripada UMP.

Wilayah yang belum mempunyai upah minimum harus memenuhi syarat khusus sesuai Peraturan Pemerintah.

Perhitungan upah minimum didasarkan pada indikator kebutuhan hidup layak, ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Data resmi dari lembaga statistik pemerintah wajib digunakan untuk menjamin keakuratan informasi tersebut.

Lembaga statistik juga ditugaskan melaksanakan survei riil kebutuhan hidup layak di berbagai daerah.

Rencana teknis survei harus dibahas terlebih dahulu bersama dewan pengupahan nasional sebelum diterjunkan.

Hasil survei itu diserahkan kepada dewan pengupahan daerah sebagai bahan rekomendasi gubernur.

Instrumen penghitungan upah memakai formula khusus atau acuan kebutuhan hidup layak yang disepakati.

Formula perhitungan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu.

Indeks tertentu tersebut memiliki batas bawah sebesar 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.

Penetapan akhir wajib mengambil nilai tertinggi antara hasil formula atau nilai kebutuhan hidup layak.