Pemerintah Kota Surabaya memperketat regulasi kebersihan lingkungan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2026.

Aturan baru tersebut merupakan pembaruan dari Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

Kategori Sanksi Berdasarkan Volume dan Jenis Pelanggaran

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, M. Fikser, menyatakan bahwa penindakan ini bertujuan memberikan efek jera.

Warga yang membuang sampah berukuran kecil seperti tisu atau puntung rokok di area terlarang akan dikenakan denda Rp1.000.000.

Jika volume sampah yang dibuang melampaui satu meter kubik, besaran denda administratif langsung melonjak menjadi Rp3.000.000.

Sanksi serupa juga menyasar pembuangan material sisa bongkaran bangunan atau gragal ke kawasan TPS, TPST, maupun TPA.

Pembuangan gragal dengan volume di bawah satu meter kubik dikenakan denda Rp1.500.000 dan bertambah jika melebihi kapasitas.

Petugas pengawas DLH bersama tim yustisi berwenang meminta KTP pelanggar di lokasi kejadian untuk menerbitkan sanksi.

Seluruh hasil pungutan denda administratif tersebut akan masuk ke kas daerah untuk program pemulihan lingkungan serta edukasi.