Polemik pemindahan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ke tahanan rumah memicu perdebatan politik yang melibatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar.

Pemindahan Najib dari lembaga pemasyarakatan belum menemui kepastian meskipun ia telah memenuhi persyaratan pengampunan dari pihak kerajaan.

Intervensi Kejaksaan Agung dan Titah Raja

Sultan Ibrahim Iskandar sebelumnya telah memberikan pengampunan pada September lalu yang memungkinkan Najib menjalani sisa masa tahanannya di rumah.

Namun Kantor Kejaksaan Agung Malaysia menghentikan proses pemindahan tersebut secara mendadak setelah pengadilan mengizinkan Najib keluar penjara.

Sultan Ibrahim kemudian mengeluarkan peringatan keras agar keputusan pengampunan bersyarat tersebut tidak dipertanyakan oleh pihak mana pun.

Raja menegaskan bahwa perintah yang diberikan sudah jelas, tegas, serta tidak berkaitan dengan kasus hukum lain yang menjerat Najib.

Pihak istana menyatakan bahwa mempertanyakan keputusan tersebut sama saja dengan menentang titah Yang di-Pertuan Agong.

Partai UMNO yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Anwar mendesak agar keputusan Dewan Pengampunan tersebut segera direalisasikan.

Situasi ini meningkatkan tekanan politik yang cukup signifikan terhadap pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menegaskan langkah mereka bukan menentang raja melainkan meminta kepastian hukum terkait pembayaran denda.

Pembayaran denda sebesar RM50 juta atau hampir Rp300 miliar itu berkaitan dengan kasus SRC International anak perusahaan 1MDB.

Pengadilan Tinggi sebelumnya menetapkan agar hukuman lain dalam kasus pencucian uang dan korupsi 1MDB dijalankan setelah hukuman SRC selesai.

Rencana pemindahan Najib ke kediamannya di Kuala Lumpur sempat tertunda akibat intervensi mendadak dari kejaksaan yang meminta penangguhan sementara.