Menurut kepolisian, penyadapan diduga terjadi sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur hukum, disertai dugaan penghapusan data elektronik pada Oktober 2026. Pengumuman itu tidak membuktikan keberadaan kabinet bayangan, dan polisi tidak pernah mengumumkan kaitan kasus ini dengan dana Rp25 triliun sebagaimana klaim Gema.

UUD 1945 Sudah Mengatur Penggantian Presiden

Dari sisi konstitusi, skenario presiden pengganti di luar mekanisme resmi memang tidak mempunyai tempat. Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, wakil presiden menggantikannya sampai masa jabatan berakhir.

Dengan aturan sejelas itu, tidak ada mekanisme "presiden bayangan" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penggantian hanya sah lewat jalur yang ditentukan konstitusi.

Kesimpulannya, cerita "Lurah Barat" tetap berada di wilayah klaim Gema Goeyardi semata. Tanpa identitas yang terkonfirmasi dan tanpa dukungan bukti, publik patut bersikap kritis dan membedakan mana fakta penyidikan yang resmi dan mana dugaan yang belum teruji.

Fokus yang lebih bermanfaat bagi publik adalah mengikuti jalannya penyidikan kasus penyadapan itu sendiri, perkara nyata yang sedang ditangani Bareskrim Polri dengan tersangka yang telah diumumkan secara resmi. Selebihnya, klaim mengenai presiden pengganti dan kabinet bayangan sebaiknya dibiarkan sebagai klaim, sampai ada bukti sahih yang dapat diverifikasi oleh siapa pun.