Wacana pemberian insentif untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV hingga kini masih terus dimatangkan di tingkat kementerian.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memerlukan pembahasan lintas sektor yang mendalam.

Pembahasan itu melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta Kemenko Perekonomian untuk menyelaraskan berbagai sudut pandang.

Pemerintah berupaya mengakomodasi seluruh pertimbangan agar skema insentif yang ditetapkan mampu mendukung industri otomotif nasional.

Selain sektor hibrida, Kementerian Perindustrian juga membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan industri.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menerima audiensi dari Periklindo untuk mendengarkan aspirasi pelaku industri secara langsung.

Sebelumnya, Kemenperin menilai insentif bagi kendaraan jenis PHEV dan REEV sangat penting untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.

Dua jenis insentif yang diusulkan mencakup aspek fiskal serta nonfiskal bagi perkembangan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Bentuk Dukungan Fiskal dan Nonfiskal

Insentif nonfiskal yang diusulkan mencakup pembebasan dari aturan ganjil genap di kota-kota besar serta penyediaan fasilitas khusus.

Pemerintah berharap berbagai dukungan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri.