Institusi kepolisian resmi melarang seluruh pegawainya menggunakan perangkat rokok elektrik atau vape.

Kebijakan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026.

Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya pada 30 Oktober 2026 yang lalu.

Seluruh Pegawai Negeri pada Polri dilarang memakai vape di dalam maupun luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membeberkan alasan di balik kebijakan tersebut.

Langkah proaktif ini diambil untuk merespons perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin beragam.

Perangkat vape saat ini berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika jenis cair.

Cairan narkotika tersebut dapat dicampurkan ke dalam bagian cartridge dari rokok elektrik.

Secara kasatmata, cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika sangat sulit untuk dibedakan.

Salah satu temuan yang menjadi pertimbangan adalah peredaran narkotika cair jenis Etomidate.

Zat tersebut telah diklasifikasikan secara resmi sebagai Narkotika Golongan II.

Klasifikasi itu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Polri berkomitmen melakukan langkah pencegahan secara ketat dari dalam institusi sendiri.

Ketentuan pelarangan ini berlaku menyeluruh mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek.

Personel yang kedapatan melanggar aturan akan langsung dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Langkah internal ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi institusi lain dan masyarakat.

Kebijakan tersebut juga bertujuan membangun lingkungan kerja yang disiplin serta profesional.