Pemerintah fokus memperkuat sektor perkebunan nasional melalui hilirisasi komoditas sawit, kakao, and kelapa. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah serta kesejahteraan para pekebun.

Agenda tersebut menjadi pembahasan utama dalam International Conference and Expo on Palm Oil and Others 2026. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, pelaku industri, hingga akademisi.

Perluasan Mandat dan Dukungan BPDP

Badan Pengelola Dana Perkebunan mendapatkan peran lebih luas untuk mendukung komoditas kakao dan kelapa. Langkah ini didasarkan pada Perpres Nomor 132 Tahun 2024.

Dukungan tersebut mencakup peremajaan perkebunan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta fasilitas produksi hulu. Pemerintah ingin memastikan rantai pasok dari hulu ke hilir saling terhubung.

Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan bahwa ketahanan ekonomi nasional harus berujung pada kesejahteraan petani. Potensi ekonomi tidak boleh berhenti pada penjualan bahan mentah.

Penerapan Teknologi dan Pengawasan Perdagangan

Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya riset dan teknologi untuk mengatasi penurunan produktivitas perkebunan rakyat. Penggunaan varietas unggul serta kecerdasan buatan turut didorong.

Selain itu, pengawasan perdagangan diperketat melalui sistem ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2026.

Sistem terintegrasi tersebut ditujukan untuk mengurangi praktik penyimpangan transaksi perdagangan. Langkah ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan devisa negara.