Bursa Efek Indonesia mendesak 12 perusahaan tercatat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembelian kembali saham atau buyback. Batas waktu pemenuhan ketentuan tersebut ditetapkan paling lambat pada 9 November 2026.

Langkah tegas ini berlaku bagi emiten yang masuk dalam daftar penghapusan pencatatan saham atau delisting. Kebijakan tersebut diambil akibat kondisi kepailitan maupun penghentian perdagangan dalam jangka panjang.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa seluruh perusahaan dalam daftar tersebut wajib mengikuti ketentuan bursa. Ketentuan itu diatur berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N mengenai pembatalan pencatatan.

Salah satu emiten yang menghadapi proses delisting adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Perusahaan tersebut mencatatkan porsi kepemilikan saham publik yang signifikan sebelum perdagangan dihentikan.

Selain saham emiten, BEI juga menetapkan jadwal penghapusan pencatatan untuk 20 waran terstruktur. Instrumen derivatif tersebut dijadwalkan keluar dari daftar efek tercatat mulai 18 November 2026.

Rincian Kepemilikan Sritex dan Waran Terstruktur

Berdasarkan data kepemilikan efek bulanan, jumlah saham SRIL yang dipegang publik tercatat mencapai 8.379.335.768 saham atau setara dengan 40,97 persen dari total saham disetor.

Kepemilikan tersebut melibatkan total sebanyak 45.863 pemegang saham di dalam pasar.

Sementara itu, sebanyak 59,03 persen saham SRIL lainnya dikuasai oleh PT Huddleston Indonesia.

Di antara jajaran pemegang saham publik, investor Lo Kheng Hong tercatat memiliki sebanyak 209.339.500 saham atau sekitar 1,02 persen dari total keseluruhan saham perusahaan.

Dengan mengacu pada harga terakhir sebelum penghentian perdagangan di level Rp146 per saham, nilai kepemilikan investor Lo Kheng Hong tersebut diperkirakan mencapai Rp30,56 miliar hingga Rp31 miliar.