Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan langkah strategis terkait fasilitas pembebasan bea masuk impor LPG.

Fasilitas tarif nol persen tersebut dikaji agar bisa diperpanjang hingga dipermanenkan bagi kebutuhan bahan baku.

Dampak Positif bagi Produktivitas Industri

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo menyatakan kebijakan ini mampu mendongkrak produktivitas.

Penghapusan bea masuk juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam menggunakan LPG sebagai substitusi nafta.

Alternatif bahan baku ini dinilai penting ketika harga nafta mengalami gejolak akibat ketegangan geopolitik global.

Kemenperin menyusun kajian terperinci untuk diusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Fasilitas tersebut tidak ditujukan secara umum melainkan khusus bagi perusahaan yang mengimpor bahan baku produksi.

Pengawasan akan dilakukan secara ketat untuk memastikan pemanfaatan LPG sesuai peruntukannya di sektor petrokimia.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono menyebutkan teknologi pencampuran LPG dengan nafta sudah diterapkan.

Penerapan teknologi itu dilakukan oleh dua perusahaan besar yaitu Lotte Chemical dan PT Chandra Asri Pacific Tbk.

Keterbatasan jumlah perusahaan pengguna memudahkan pengawasan serta membantu menjaga ketahanan pasokan.

Pemerintah sebelumnya menurunkan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% pada Juli 2026.

Kebijakan tersebut berlaku selama enam bulan dan dijadwalkan akan segera berakhir pada Januari 2027.