Posisi utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp10.326,93 triliun pada tanggal 30 September 2026.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sebagian besar dari kewajiban tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara.

Total utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.962,4 triliun dan pinjaman senilai Rp1.364,5 triliun.

Komposisi ini menunjukkan bahwa instrumen Surat Berharga Negara mendominasi struktur utang pemerintah dengan porsi mencapai 86,78%.

Sementara itu, instrumen pinjaman memberikan sumbangan sebesar 13,22% terhadap keseluruhan kewajiban pemerintah tersebut.

Realisasi pada akhir triwulan III-2026 ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 Juni 2026.

Pada akhir triwulan II-2026 sebelumnya, utang pemerintah tercatat berada di angka Rp10.293,69 triliun.

Dengan demikian, terdapat kenaikan nominal utang sebesar Rp33,24 triliun selama kurun waktu 30 Juni hingga 30 September 2026.

Dalam hal pengelolaan anggaran, kapasitas APBN masih dinilai berada dalam kategori yang dapat dikelola dengan baik.

Namun, kondisi ruang fiskal saat ini mulai memperlihatkan tekanan yang signifikan atau yang dikenal sebagai fiscal tightness.