Secara umum, kebijakan DHE SDA mewajibkan eksportir dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan merepatriasi 100% devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2026, ketentuan retensi sektor migas paling sedikit 30% selama tiga bulan. Sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA selama 12 bulan.

Namun, Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026 memberikan fasilitas khusus bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan.

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026, terdapat tiga persyaratan kumulatif untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Eksportir harus berbentuk PT yang bergerak di sektor pertambangan dan memiliki sedikitnya satu pemegang saham dari negara mitra dengan kepemilikan minimal 10%.

Fasilitas ini bersifat opsional bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan. Eksportir yang memilih tidak menggunakannya tetap wajib mengikuti ketentuan umum.