Ratusan negara bersiap menghadiri Konferensi Para Pihak ke-31 di Antalya, Turki, mulai 9 November 2026.

Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh Turki dan Australia guna membahas langkah penanganan perubahan iklim.

Agenda utama konferensi ini berlangsung di tengah ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan yang melanda berbagai wilayah.

Negosiasi menghadapi tantangan besar karena sejumlah pemerintah memprioritaskan ketahanan energi di tengah situasi perang.

Selain itu, Amerika Serikat tidak mengirimkan delegasi resmi untuk tahun kedua secara berturut-turut.

Pertemuan ini mengusung konsep implementasi dengan penekanan pada penerapan kebijakan nyata di lapangan.

Target perundingan tetap mengacu pada Perjanjian Paris 2015 untuk membatasi kenaikan suhu global.

Program Lingkungan PBB memperingatkan bahwa ambang pemanasan tersebut semakin sulit dihindari akibat kurangnya mitigasi masa lalu.

Emisi global perlu dipangkas signifikan pada tahun 2030 dan 2040 dibandingkan tingkat tahun 2025.

Namun, proyeksi terbaru menunjukkan rencana iklim nasional saat ini hanya menurunkan emisi dalam jumlah terbatas.

Turki dan Australia turut mendorong peningkatan elektrifikasi pada sektor transportasi, pemanas, dan industri.

Usulan tersebut menargetkan porsi listrik mencapai 35 persen dari kebutuhan energi akhir pada tahun 2035.

Meski demikian, aktivis iklim meminta peningkatan elektrifikasi tersebut harus didukung oleh sumber energi terbarukan.

Persoalan pendanaan menjadi salah satu perhatian utama dalam perundingan iklim global tahun ini.

Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menunjukkan negara maju mengumpulkan dana yang masih di bawah target.

Kesepakatan sebelumnya menetapkan target pendanaan yang lebih luas bagi negara berkembang setiap tahunnya.

Pembicaraan mengenai tambahan komitmen pendanaan dari Uni Eropa dilaporkan masih mengalami kebuntuan.

Negara berkembang juga meminta dukungan lebih besar untuk menghadapi dampak kerusakan akibat bencana ekstrem.

Komitmen dana khusus yang terkumpul untuk membantu negara termiskin masih berada di bawah kebutuhan bantuan.

Sementara itu, Amerika Serikat masih memiliki hak mengikuti negosiasi hingga proses keluar dari kerangka PBB selesai.