Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sekitar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan uang itu tidak berkaitan dengan kapasitas Bobby sebagai Dirut KAI.

Menurut Budi, penyitaan tersebut terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum periode 2018-2023.

Pada periode itu, kata dia, Bobby belum menjabat di KAI.

"Jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama, 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024," kata Budi di Jakarta, Jumat (6/11).

Budi menyebut penyitaan uang milik Bobby telah dilakukan sejak Agustus 2025.

Ia menyatakan Bobby kooperatif menyerahkan uang tersebut setelah mengetahui adanya dugaan keterkaitan dengan perkara digitalisasi SPBU.

Uang itu, lanjut Budi, membantu proses pengungkapan perkara yang secara umum berkaitan dengan pengadaan EDC maupun mesin ATG.

Bukan Penyedia Barang dan Jasa

Budi menjelaskan uang yang diserahkan Bobby diduga berasal dari salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka itu diduga mengerjakan proyek digitalisasi SPBU, sementara Bobby disebut bukan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan tersebut.

"Ini diduga diberikan oleh salah satu tersangka dalam perkara ini yang kemudian mengerjakan proyek di digitalisasi SPBU.

Sedangkan Saudara BR ini tidak atau bukan menjadi penyedia barang dan jasa dalam perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memanggil Bobby untuk diperiksa sebagai saksi pada 14 Agustus 2025.