Kabar baik bagi jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK): pemerintah menyiapkan skema pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027, sekaligus membuka peluang bagi PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS dan menjadi PNS.

Skema itu akan diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih disusun. Wakil Kepala BKN Suharmen menegaskan pada 28 Oktober 2026 bahwa regulasinya masih berproses, sehingga belum ada aturan final yang diterbitkan.

Meski demikian, sejumlah poin penting sudah terungkap dari draf Perpres yang dibaca Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun Abdillah. Menurut Fadlun, seluruh PPPK paruh waktu, baik guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis, direncanakan diangkat otomatis menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa tes.

Gaji Ditanggung Pusat, Peluang Jadi PNS Terbuka

Draf tersebut juga disebut mengatur bahwa pembiayaan gaji PPPK yang beralih status akan ditanggung pemerintah pusat melalui instansi pembina masing-masing, bukan lagi dari APBD. PPPK penuh waktu kemudian mendapat jalur seleksi menjadi PNS melalui opsi afirmasi usia, yang direncanakan dibuka mulai Januari 2027.

Bagi yang lulus seleksi, statusnya berubah menjadi PNS dan mendapatkan surat keputusan pengaktifan. Yang tidak lulus tetap berstatus PPPK. Menurut Fadlun, kesempatan seleksi khusus ini diperkirakan hanya berlaku selama satu tahun anggaran, yakni 2027, sehingga PPPK yang ingin menjadi PNS perlu memanfaatkan kesempatan itu.

Perlu dicatat, semua poin tersebut berstatus isi draf menurut Fadlun, bukan pasal Perpres yang bisa dikutip kata per kata. Isi akhirnya bisa berubah sampai Perpres resmi diterbitkan.