Pemerintah pusat saat ini masih terus mematangkan rencana kebijakan insentif untuk kendaraan roda empat berteknologi hibrida.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan bahwa perumusan kebijakan tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian.

Pembahasan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara intensif.

Menurut Sarmuji, keputusan akhir tidak bisa hanya mengandalkan sudut pandang dari sektor perindustrian semata.

Berbagai pandangan dari sektor lain harus dipertemukan agar kebijakan yang diterbitkan mampu mendukung perkembangan industri otomotif.

Selain itu, kebijakan fiskal dan agenda transisi energi nasional juga menjadi pertimbangan penting dalam proses penyusunan aturan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan pemberian insentif bagi kendaraan jenis REEV dan PHEV.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi di tengah masyarakat.

Bentuk dukungan yang diusulkan mencakup insentif fiskal maupun nonfiskal bagi para pelaku industri otomotif di tanah air.

Kemenperin juga membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan mengenai pengembangan industri otomotif nasional.

Salah satunya melalui rencana audiensi dengan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia guna mendengarkan pandangan pelaku industri.

Insentif nonfiskal yang diusulkan mencakup pembebasan dari aturan ganjil genap di kota-kota besar serta penyediaan tempat parkir khusus.