Pemerintah India kembali mendorong rencana kerja sama dalam pengembangan Pelabuhan Sabang di Aceh.

Fasilitas tersebut diproyeksikan sebagai pusat alih muat barang internasional yang berskala regional.

Usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2018 dan dibahas kembali dalam pertemuan tingkat tinggi.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Iskandar Zulkarnaen, menyatakan bahwa pihak India sudah lima kali mengajukan kerja sama.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Forum Grup Diskusi Media di Aceh pada hari Kamis.

Berdasarkan kajian konsultan periode 2021 hingga 2023, kebutuhan investasi diproyeksikan sebesar US$104 juta.

Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp1,89 triliun dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat.

Pemerintah India menawarkan porsi pembiayaan sebesar 80% sampai 85% dari total kebutuhan investasi.

Sisa kebutuhan pendanaan diharapkan berasal dari komitmen pemerintah Indonesia untuk kawasan pelabuhan.

Meskipun sudah melalui berbagai pembahasan, proyek pengembangan pelabuhan ini belum terealisasi.

Ketiadaan kebijakan nasional yang menetapkan Sabang sebagai hub transshipment menjadi salah satu kendala.

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang masih mengusulkan agar proyek ini masuk ke agenda pembangunan nasional.

Selain perdagangan, kawasan tersebut juga dijajaki untuk pangkalan logistik kegiatan migas Andaman.

Fasilitas gudang yang sudah tersedia dinilai dapat mendukung fase pengembangan logistik tersebut.

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang juga berdiskusi dengan Bappenas guna mencari alternatif pendanaan luar negeri.