Persidangan kasus fitnah ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026 menghadirkan momen menarik ketika ketua majelis hakim memotong keterangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi ditegur setelah menyinggung persoalan etika di tengah kesaksiannya sebagai saksi pelapor.

Awalnya, jaksa penuntut umum meminta Jokowi memaparkan riwayat pendidikan formalnya. Namun sebelum menjawab, Jokowi terlebih dahulu menyampaikan pandangannya soal etika.

Ia mengatakan etika adalah hal yang amat penting dan tidak boleh dilanggar, apalagi oleh sosok yang pernah menjadi pejabat publik, mantan menteri pemuda dan olahraga, serta mantan anggota DPR RI. Keterangan itu dimaknai mengarah kepada Roy Suryo.

Hakim: Cukup, Kembali ke Pendidikan Formal

Ketua majelis hakim lantas memotong. "Cukup, cukup. Silakan lanjutkan, Pak Jaksa Penuntut Umum yang menanyakan mengenai pendidikan formal bapak," ujar hakim ketua mengembalikan jalannya sidang ke agenda.

Interupsi itu membuat ruang sidang kembali fokus pada pertanyaan pokok: riwayat pendidikan Jokowi yang menjadi pangkal perkara tudingan ijazah tersebut.

Rincian SD sampai Sarjana

Atas pertanyaan jaksa, Jokowi kemudian merinci sekolah-sekolah yang pernah ia tempuh. Ia menyebut bersekolah di SDN 111 Kota Surakarta, melanjutkan ke SMPN 1 Kota Surakarta, kemudian SMA N 6 Kota Surakarta.

Setelah lulus SMA, Jokowi melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Rincian itu ia sampaikan langsung di hadapan majelis hakim yang ia sapa dengan sebutan "Yang Mulia".

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam persidangan yang berakar pada tudingan keaslian ijazah Jokowi — tudingan yang ia laporkan sebagai perbuatan fitnah dan kini tengah diuji di pengadilan.

Persidangan ini sendiri berangkat dari laporan Jokowi atas tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya. Karena itu, riwayat pendidikan formal yang ia paparkan di bawah sumpah menjadi salah satu keterangan kunci yang akan dinilai majelis hakim bersama alat bukti dan keterangan saksi-saksi lainnya dalam persidangan-persidangan berikutnya. Publik pun terus mengikuti jalannya perkara yang menyedot perhatian nasional ini.