Laporan Kyodo: Intelijen Jepang Kumpulkan Data Sensitif Warga
Unit intelijen Pasukan Bela Diri Jepang (GSDF) diduga mengumpulkan informasi pribadi sensitif sejumlah orang di Jepang tanpa sepengetahuan mereka.
Laporan Kyodo News menyebut data yang dikumpulkan mencakup keyakinan agama, pandangan politik, hingga orientasi seksual.
Tindakan ini berpotensi melanggar undang-undang privasi yang berlaku di Jepang.
Modus dan Cakupan Pengumpulan Data
Unit yang bermarkas di Camp Asaka, Tokyo, ini disebut mengumpulkan informasi secara sistematis tanpa mengungkapkan identitas maupun afiliasi militer anggotanya.
Data tersebut kemudian disusun dalam laporan yang mencakup 41 kategori, mulai dari ciri-ciri fisik, alamat, nomor telepon, rincian pekerjaan, hingga kondisi keuangan.
Unit tersebut berdalih tindakan itu diperlukan untuk menilai keyakinan dan prinsip individu yang berpotensi menjadi sumber intelijen.
Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, tidak secara langsung mengakui keberadaan laporan tersebut saat ditanya dalam konferensi pers awal tahun ini.
"Kami belum mengonfirmasi adanya aktivitas yang tidak pantas," kata Koizumi, seperti dilaporkan Kyodo News.
Unit intelijen GSDF ini sebelumnya dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun jaringan lokal setelah Pasukan Bela Diri Jepang kesulitan memperoleh informasi keamanan selama penugasan di Irak pada 2003-2009.
Unit tersebut dilaporkan memiliki sekitar 50 personel dan dipimpin seorang letnan kolonel.
Para anggotanya ditugaskan ke berbagai wilayah, termasuk Afrika dan Asia Tenggara, untuk mengumpulkan informasi.
Mereka menghubungi pemilik restoran asal negara yang menjadi wilayah tugas mereka dan kini tinggal di Jepang, serta sejumlah peneliti Jepang.
Namun, pengumpulan informasi tidak hanya menyangkut kondisi negara yang menjadi sasaran pemantauan.
Para anggota juga mengumpulkan data pribadi dari orang-orang yang mereka hubungi.
Undang-undang perlindungan informasi pribadi Jepang melarang lembaga administratif memperoleh informasi pribadi melalui penipuan atau cara-cara tidak sah lainnya.
Laporan tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan berdasarkan undang-undang pengelolaan catatan publik.
Pasalnya, dokumen itu disimpan oleh kelompok yang dikenal sebagai "pengendalian sumber" di dalam unit intelijen, tetapi tidak diperlakukan sebagai dokumen resmi.
Hingga kini, belum diketahui sejauh mana laporan berisi data pribadi tersebut dibagikan kepada bagian lain di lingkungan Pasukan Bela Diri Jepang.
Update Terbaru
Klopp Desak Perubahan di Puncak FIFA: Era Infantino Lebih Buruk dari Blatter
Rabu / 18-11-2026, 01:02 WIB
Samsung Galaxy Tab A11+ Turun Harga Jadi Rp3,1 Juta, Ini Spesifikasinya
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Samsung Galaxy Z Flip 8 Diskon Besar Jelang Black Friday
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Windows 11 27H2 Mulai Terungkap, Siap Satukan Basis Sistem 26H1 dan 26H2?
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
The Eternal Fool's Words of Wisdom: Trailer Perdana dan Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Pattinson Resmi Jadi Bond, The Batman Part II di Ujung Tanduk?
Rabu / 18-11-2026, 00:59 WIB
Sianipar Nilai Pemblokiran SABH Kemenkum Perkuat Legitimasi FFI Hasil KLB 2024
Rabu / 18-11-2026, 00:57 WIB
Mistress Kanan Season 2 Umumkan Visual, Trailer, dan Empat Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
HIDIVE Boyong Giant Ojosama di Winter 2027, Tayang Perdana di Anime Frontier
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Polisi Arizona Tangkap Pengemudi BMW M2 yang Ngebut 170 mph di Jalan Raya
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Extended Cut Spider-Man: Brand New Day Tayang Desember, Ada Adegan Baru Rosario Dawson
Rabu / 18-11-2026, 00:55 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Kekhawatiran Jelang Laga PSM vs Persija di Parepare
Rabu / 18-11-2026, 00:52 WIB
Fernandez Incar Poin Perdana di MotoGP Portugal, Modal Usai Podium Qatar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Gubernur NTT Minta Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang Dibuka Terang
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB






