Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin memastikan perusahaan batal mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Keputusan itu disampaikan Bobby usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11).

Rapat tersebut berlangsung hampir tiga jam.

"Enggak, kita enggak impor (KRL) bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby dalam keterangannya.

Sebagai gantinya, KAI akan mengadakan 23 rangkaian atau trainset baru dalam waktu dua hingga tiga tahun.

Pengadaan itu melibatkan industri dalam negeri dan membuka peluang kerja sama dengan produsen luar negeri.

Libatkan INKA dan Industri Nasional

Bobby menjelaskan sebagian pengadaan akan melibatkan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

KAI juga membuka peluang menggandeng produsen luar negeri, dengan syarat kerja sama tersebut melibatkan industri nasional.

"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," ujarnya.

"Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri," sambung dia.

Bobby menyebut kebutuhan pengadaan kereta baru mencapai 23 trainset.

Dari jumlah tersebut, delapan rangkaian menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi lebih dahulu.

"Banyak. Jadi ada delapan (trainset) yang urgent, kemudian total 23 trainset," ujarnya.

Perseroan menargetkan pengadaan 23 rangkaian baru tersebut dapat dipercepat dalam waktu dua hingga tiga tahun.

Kepastian pembatalan impor ini berbeda dari usulan Bobby dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 23 September 2026.

Saat itu, ia mengusulkan impor KRL bekas dari Jepang sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan armada KRL Jabodetabek.