Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat posisinya sebagai penggerak inovasi nasional melalui kolaborasi Academia, Business, and Government (ABG).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen menjembatani hasil riset akademisi agar tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah.

Dalam dua tahun penguatan program ABG, BPOM telah menerbitkan 25 Nomor Izin Edar (NIE) bagi produk hasil hilirisasi inovasi perguruan tinggi.

Taruna menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas, sumber daya manusia unggul, dan ribuan hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi.

Namun, potensi besar itu memerlukan ekosistem hilirisasi yang kuat agar menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing global.

Menurutnya, tantangan terbesar inovasi nasional adalah kesenjangan antara hasil penelitian, kesiapan industri, kebutuhan pasar, pembiayaan, dan pemenuhan persyaratan regulasi.

"Perguruan tinggi memiliki kekuatan riset dan inovasi, dunia usaha mempunyai kemampuan investasi serta produksi, sementara pemerintah hadir memastikan kebijakan dan regulasi mampu mendukung percepatan hilirisasi tanpa mengabaikan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk," ujar Taruna Ikrar di acara Gebyar ACB, Tangerang, Kamis (5/11).

Transformasi BPOM sebagai Regulatory Enabler

Taruna menjelaskan bahwa BPOM tidak lagi hanya hadir pada tahap akhir untuk menerbitkan izin edar.

BPOM kini berperan sejak tahap perencanaan riset melalui pendampingan ilmiah, pengembangan produk, pengujian, kesiapan fasilitas produksi, hingga pemenuhan persyaratan registrasi.

Langkah tersebut merupakan transformasi BPOM sebagai regulatory enabler, yakni regulator yang memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan industri nasional dengan tetap menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.