Bursa Efek Indonesia (BEI) menanggapi keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memastikan tidak akan masuk sebagai pemegang saham bursa.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan kepemilikan saham oleh lembaga pemerintah di BEI sifatnya opsional.

Menurut Jeffrey, regulasi perundang-undangan tidak pernah mewajibkan instansi pemerintah memegang saham bursa.

"Dalam Undang-Undang kan disebutkan dapat (memiliki saham bursa).

Jadi Danantara, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dapat menjadi pemegang saham," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).

Ia menjelaskan klausa "dapat" dalam aturan itu memberi ruang dan kebebasan penuh bagi setiap lembaga untuk menentukan keterlibatannya di bursa efek.

Jeffrey menegaskan keputusan Kemenkeu maupun lembaga lain untuk tidak mengambil porsi saham bukanlah suatu permasalahan.

"Artinya kan tidak ada kewajiban. Jadi tentu masing-masing lembaga dapat menentukan untuk mau menjadi pemegang saham atau tidak," tegasnya.

Landasan Aturan Demutualisasi Bursa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026.

Penerbitan POJK itu merupakan tindak lanjut amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Aturan tersebut memberi mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek dalam bentuk POJK.

Beleid itu menjadi landasan hukum bagi perusahaan untuk melakukan langkah demutualisasi bursa efek.

Regulasi tersebut menegaskan tiga kementerian/lembaga yang dapat menjadi pemegang saham BEI, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.