Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih tidak banyak bicara saat ditanya soal kasus dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia hanya memberikan pernyataan singkat agar semua pihak mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika ditanya mengenai kaitannya dengan kasus tersebut.

Jokowi juga dimintai tanggapan soal dugaan makar yang dilakukan Listyo di balik penyadapan presiden.

Ia menjawab dengan kalimat yang tidak jauh berbeda.

"Kita bersama ikuti proses hukum yang ada," ucapnya.

Kaitan Jokowi dan Listyo Sigit

Nama Jokowi dikaitkan dengan kasus ini karena ia yang melantik Listyo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021.

Listyo diduga melakukan tindak pidana dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dalam kurun waktu 2025-2026.

Listyo yang terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) kini telah dicopot dari jabatannya.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, ada korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya.

Korban tersebut meliputi para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara 10 tahun.

Selain itu, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman 8 tahun.

Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.