Ia menjelaskan, bahan-bahan tersebut tidak selalu bisa digantikan barang yang tersedia di pasar karena punya fungsi dan keterkaitan sendiri dengan tradisi leluhur.

Hubungan masyarakat Sihaporas dengan wilayah adatnya telah berlangsung selama sebelas generasi.

Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita diperkirakan mulai mendiami kawasan itu sejak 1800-an setelah leluhur mereka berpindah dari Samosir.

Jejak keberadaan mereka tercatat dalam sejumlah dokumen sejarah, termasuk peta enclave Sihaporas yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda pada 1916.

Tokoh adat Mangittua Ambarita mengatakan perjuangan mempertahankan wilayah adat berlangsung sejak 1998, ketika kawasan tersebut dikuasai PT Inti Indorayon Utama yang kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Menurut Mangittua, perjuangan itu diwarnai tekanan, intimidasi, hingga kriminalisasi.

Salah satu peristiwa yang masih diingat terjadi pada 22 September 2025, ketika warga mengalami penyerangan saat mempertahankan wilayah adat.

Pada 2026, pemerintah mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL.

Meski demikian, masyarakat masih memperjuangkan pengakuan dan perlindungan wilayah adat mereka.

Domu berharap pencabutan izin perusahaan diikuti langkah konkret pemerintah untuk mengakui dan melindungi wilayah adat Sihaporas.

Menurutnya, pengakuan itu akan memberi ruang bagi warga untuk menjaga kembali lingkungan yang menjadi sumber kehidupan sekaligus penopang tradisi leluhur.

Sebab, semakin terbatasnya akses terhadap hutan juga berarti semakin sulit mempertahankan praktik kebudayaan yang diwariskan antargenerasi.

"Karena itu, kami berharap pemerintah segera mengakui tanah adat kami agar keberlangsungan ritual ini tetap terjamin," pungkasnya.