Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan kebijakan penanganan konten bermuatan judi online sebagai prioritas utama.

Konten judol tersebut wajib ditakedown oleh platform dalam durasi maksimal 4 jam sesuai dengan regulasi berlaku.

Plt. Karo Humas Komdigi Dewi Maharani menjelaskan bahwa konten judol dikategorikan sebagai hal yang mendesak.

Penyebaran konten ini sangat cepat dan berpotensi meresahkan publik jika tidak segera ditangani secara optimal.

Dampak dari aktivitas judi online sangat merugikan masyarakat luas terutama dari aspek finansial serta sosial.

Pemerintah memastikan bahwa konten jurnalistik, kritik, maupun perbedaan pendapat tidak menjadi sasaran penurunan.

Mekanisme Pemutusan Akses

Sekretaris Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menyebutkan aturan 4 jam tidak langsung dieksekusi begitu saja.

Mekanisme tersebut dimulai setelah Komdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada penyedia sistem elektronik.

Pihak PSE juga diberikan waktu tanggapan melalui proses verifikasi temuan atau aduan sebelum perintah berlaku.

Kriteria untuk konten yang harus diturunkan meliputi muatan yang berisiko tinggi menimbulkan polarisasi, kepanikan, hingga gangguan ketertiban umum.

Regulasi ini merujuk pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 serta Nomor 128 Tahun 2026.

Selain itu, terdapat aturan turunan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 terkait petunjuk pelaksanaan sanksi denda administratif.

Dalam mekanisme tersebut, terdapat tahapan Pra SAMAN berupa verifikasi serta notifikasi bagi penyedia platform untuk menanggapi temuan.

Pemilik konten juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan pemulihan apabila terjadi kesalahan moderasi dari pihak platform.