Kementerian Agama menawarkan pendampingan khusus kepada Rumah Quran Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Langkah strategis tersebut bertujuan agar lembaga pendidikan keagamaan ini dapat memperoleh status pondok pesantren resmi.

Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menyatakan kesiapannya untuk mengawal seluruh proses pengajuan tersebut.

Pendampingan mencakup pemenuhan persyaratan kelembagaan dan administrasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Aspek utama yang harus dipenuhi meliputi lima rukun pesantren atau arkanul ma’had.

Unsur tersebut terdiri atas kiai, santri mukim, masjid atau musala, asrama, serta kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah.

Gugun menilai lembaga ini sudah memiliki modal awal berupa pengasuh, santri, serta kegiatan pembelajaran Al-Qur'an.

Pengelola juga perlu menyiapkan persyaratan administrasi seperti badan hukum yayasan dan legalitas tanah.

Selain itu, struktur kepengurusan, surat domisili, serta rekomendasi pihak terkait turut menjadi dokumen penting.

Lembaga juga wajib menunjukkan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kementerian Agama turut menyiapkan program pemulihan psikologis bagi santriwati dan ustazah yang terdampak penggerebekan.

Dukungan trauma healing ini diharapkan mampu mengembalikan rasa aman dan semangat belajar para santriwati.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia sedang mendalami dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa di Sukoharjo.

Pihak pengelola Hamalatul Quran menyambut positif tawaran pendampingan ini untuk mempercepat proses legalitas.