Elektrifikasi transportasi di Indonesia dinilai belum lengkap bila hanya diukur dari udara yang lebih bersih di jalan raya. Para pegiat lingkungan menuntut seluruh rantai pasok kendaraan listrik — dari tambang hingga baterai — memenuhi standar lingkungan dan hak asasi manusia.

Kendaraan listrik selama ini dipromosikan sebagai solusi menekan emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi energi transportasi. Tetapi, menurut laporan yang dikutip dari Tribunnews, klaim itu rapuh bila proses di baliknya justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial.

Dari Tambang Mineral ke Pabrik Baterai

Perhatian utama tertuju pada nikel dan kobalt, dua mineral kritis bahan baku baterai. Aktivitas pertambangan dan pengolahannya di sejumlah daerah dilaporkan berkaitan dengan pencemaran, konflik agraria, dan hilangnya ruang hidup masyarakat. Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara disebut sebagai wilayah yang menjadi sorotan.

Tamimah Ashilah, Communications Officer Satya Bumi, mengatakan elektrifikasi kendaraan harus diikuti penerapan standar keberlanjutan di seluruh tahapan rantai pasok. Di sela ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS), ia menegaskan transisi listrik semestinya tidak hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga memastikan pembangunan industri berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan.

Ia mengingatkan, pembangunan fasilitas energi baru yang mengabaikan prinsip tersebut sama saja dengan greenwashing. Rantai pasok yang bersih dan adil, katanya, adalah rantai pasok yang minim kerusakan lingkungan, transparan, dan menghormati hak masyarakat.

PLTU Batu Bara Menggerus Manfaat EV

Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menyoroti sisi lain yang kerap luput: energi yang dipakai mengolah mineral. Hilirisasi nikel yang memproduksi bahan baku baterai EV saat ini sangat bergantung pada PLTU batu bara. Padahal, emisi dari penambangan, pemurnian mineral, produksi komponen, hingga pembuatan baterai ikut menentukan apakah kendaraan listrik benar-benar rendah emisi secara menyeluruh.