Dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik kembali menyoroti ketahanan keamanan digital nasional.

Pakar keamanan siber Ardi Sutedja K menilai insiden tersebut memperlihatkan persoalan mendasar yang belum terselesaikan sejak 2013.

Ancaman Spionase Modern dan Kebutuhan Regulasi

Menurut Ardi, peristiwa ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik pada infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi nasional.

Aktivitas spionase modern kini telah berkembang melampaui metode penyadapan konvensional dengan memanfaatkan serangan digital.

Salah satu ancaman utama yang disorot berkaitan dengan operasi siber terstruktur yang menyasar sistem strategis pemerintah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ardi mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti-Spionase dan Anti-Propaganda.

Regulasi ini diusulkan agar dapat memberikan pengaturan terhadap berbagai bentuk aktivitas intelijen lintas negara.

Ardi menjelaskan bahwa ancaman tersebut mencakup serangan Advanced Persistent Threat berskala masif melalui state-sponsored cyber espionage serta penetrasi melalui pengadaan teknologi pemerintah.

Selain itu, ia mengangkat persoalan Foreign Information Manipulation and Interference yang memerlukan perhatian dalam kerangka perlindungan kedaulatan digital.

Pengaturan intersepsi aliran data dan operasi cognitive warfare juga diusulkan masuk ke dalam cakupan regulasi tersebut.

Penguatan Koordinasi dan Kerangka Kedaulatan Digital

Ardi mengusulkan pembentukan pusat koordinasi intelijen lintas sektor atau fusion center yang melibatkan Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, TNI, serta Polri.

Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengoordinasikan pemantauan sehingga anomali spionase dapat dideteksi sebelum menembus ring satu kepresidenan.

RUU Anti-Spionase juga diinginkan untuk diintegrasikan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dalam satu kerangka kebijakan kedaulatan digital nasional.