Seiring makin banyaknya mobil listrik di jalan, persoalan perlindungan justru mencuat. Anggota Komisi VII DPR, Kaisar Abu Hanifah, menilai produk asuransi mobil listrik di Tanah Air masih terbatas dan belum sejalan dengan kesiapan industri nasional.

Politikus Fraksi PKB itu menyoroti lemahnya perlindungan bagi pengguna kendaraan listrik. Konsumen, menurutnya, belum memiliki kepastian soal proteksi komponen mahal seperti baterai, yang menjadi bagian paling vital sekaligus paling mahal dari sebuah mobil listrik.

Di lapangan, produk asuransi yang beredar belum sepenuhnya dibuat khusus untuk mobil listrik. Akibatnya, risiko-risiko khas kendaraan listrik belum tertangani secara memadai oleh polis yang ada.

Polis Harus Menyesuaikan Karakter Mobil Listrik

Kaisar meminta perusahaan asuransi tidak hanya mengejar tren penjualan mobil listrik. Menurutnya, polis wajib dirancang mengikuti karakter dan risiko kendaraan listrik, termasuk perlindungan baterai dan pengisian daya.

Kolaborasi juga didorong: perusahaan asuransi perlu menggandeng industri otomotif, pabrikan, dan jaringan diler agar produknya relevan. Pemerintah pun diminta menyiapkan regulasi, antara lain standar minimum perlindungan baterai dan fasilitas charging.

Jangan Hanya Jadi Pasar

Peringatan lain yang disampaikan Kaisar adalah soal perlindungan konsumen. Jika asuransi tidak berkembang secepat penjualan mobil listrik, konsumenlah yang menanggung risikonya.

Ia mencontohkan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor sebagai pelaku industri yang sudah mulai memetakan kebutuhan pasokan lokal. Ke depan, Indonesia didorong membangun industri kendaraan listrik yang mandiri, memperkuat rantai pasok dan daya saing lokal, serta menyiapkan kebijakan transisi menuju kendaraan listrik secara menyeluruh, dari produksi hingga layanan purna jual.