Nama lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, serta Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Dalam konstruksi perkara, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan uang suap sebesar Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat HGB milik Summarecon di Kabupaten Bogor.

Selain dugaan suap tersebut, penyidik menemukan indikasi penerimaan uang lain yang mencapai miliaran rupiah yang melibatkan Lampri serta sejumlah orang kepercayaan Nusron.

KPK juga menduga Fahd berperan sebagai pihak yang menampung aliran dana untuk sejumlah orang kepercayaan tersebut dalam penyidikan yang mencakup dugaan penerimaan terkait rotasi, promosi, mutasi jabatan, dan pelayanan pertanahan lainnya.