Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kasus dugaan pemberian komisi yang menyeret PT Djarum serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus berlangsung sejak 2010.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan informasi mengenai periode waktu dimulainya dugaan perkara tersebut saat dihubungi pada Senin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami modus pemberian uang dari pihak perusahaan kepada oknum di instansi bea dan cukai.

Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas penerimaan negara yang bersumber dari sektor cukai tembakau.

Sebelumnya, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum serta kantor pelayanan bea cukai di Kudus, Jawa Tengah, pada 28 Oktober lalu.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap importasi barang dan gratifikasi yang diusut lembaga antirasuah sejak Februari sebelumnya.

Menanggapi proses hukum yang sedang berjalan, Corporate Communication Senior Manager Group Djarum, Budi Darmawan, menyatakan bahwa pihaknya menghormati aturan hukum.

Dalam pengusutan perkara di Bea Cukai yang sebelumnya terungkap pada Februari lalu, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap importasi barang serta gratifikasi.

Para tersangka tersebut terdiri dari unsur pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pihak swasta dari PT Blueray yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana korupsi tersebut.