Rangkaian proses hukum di berbagai lembaga peradilan mengawal persoalan terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pihak melayangkan gugatan perdata hingga tata usaha negara untuk menguji keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan.

Deretan Proses Hukum dari PN hingga MA

Gugatan awal perdata sempat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Upaya hukum berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan tingkat banding di PT TUN Jakarta dengan hasil yang belum mengabulkan gugatan.

Persoalan serupa juga sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui sengketa hasil pemilihan umum terkait syarat pencalonan.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan kasasi yang mengabulkan permohonan pemohon terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Gugatan dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Upaya hukum terus ditempuh oleh pihak penggugat HM Subhan yang tidak berhenti sampai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Sembari proses hukum berjalan di Mahkamah Konstitusi, Subhan melanjutkan perkara melalui langkah kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan kasasi pada Jumat tanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan.

Melalui amar putusan nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi syarat pencalonan tersebut tidak sah dan membatalkan putusan tingkat sebelumnya.