Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan yang dikeluarkan pada 30 Oktober tersebut menyatakan dokumen administratif pencalonan itu tidak sah.

Respons Berbagai Pihak Politik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai kelanjutan posisi Gibran kini sepenuhnya berada di ranah politik.

Sementara itu, Partai Demokrat menyebut putusan tersebut berdampak langsung terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Di sisi lain, PDIP mengungkapkan adanya desakan dari masyarakat agar Gibran mundur dari kursi kepemimpinan.

Pandangan Kuasa Hukum Gibran

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan putusan tersebut tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai wapres.

Ia menjelaskan bahwa putusan MA itu tidak bisa dieksekusi secara sempurna karena tahapan pemilu telah selesai.

Selain Partai Demokrat dan PDIP, Partai Gerindra juga turut angkat suara dan meminta kementerian terkait serta lembaga berwenang untuk menjelaskan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai putusan MA itu menambah dasar serta urgensi bagi lembaga legislatif dalam mengambil sikap politik.

Khozin menjelaskan bahwa putusan MK berkaitan dengan domain persyaratan capres dan cawapres, sementara putusan MA berkaitan dengan tindakan administratif Tata Usaha Negara.

Fraksi PKB menyatakan akan menjadikan pertimbangan hukum dari kedua lembaga tersebut sebagai dasar dalam menentukan langkah politik selanjutnya.

Sementara itu, kubu Gibran melalui kuasa hukumnya Muhammad Rullyandi menegaskan bahwa dokumen tersebut telah digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam tahapan Pemilu 2024 yang kini telah selesai.

Rullyandi menambahkan bahwa putusan tersebut tidak bisa diberlakukan secara surut atau retroaktif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.