Kapolri resmi mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh personel kepolisian menggunakan rokok elektrik atau vape di berbagai tempat.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2026.

Aturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai Negeri pada Polri mulai dari tingkat markas besar hingga jajaran polsek.

Penerbitan surat edaran ini didasari oleh kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.

Kepolisian mencatat adanya modus operandi baru berupa cairan narkotika yang dicampurkan ke dalam cartridge rokok elektrik.

Zat terlarang seperti etomidate yang masuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan II menjadi salah satu sorotan utama kebijakan tersebut.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri menilai langkah pencegahan internal sangat penting sebelum melakukan penindakan luas.

Kebijakan internal ini diharapkan mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam upaya bersama memerangi peredaran narkoba.

Setiap anggota yang terbukti melanggar ketentuan larangan vape ini akan menghadapi sanksi sesuai aturan berlaku.

Penerapan Kebijakan di Berbagai Wilayah

Sejalan dengan keputusan pusat, Polda Sulawesi Tengah turut memberlakukan larangan serupa bagi seluruh personelnya.

Aturan di tingkat daerah tersebut juga melarang para tamu serta pengunjung untuk menggunakan vape di area kantor kepolisian.

Pengunjung yang kedapatan membawa atau memakai perangkat tersebut akan diminta menyimpannya dan diberikan teguran.

Polda Sulteng menyebutkan bahwa risiko kesehatan seperti gangguan paru-paru juga mendasari larangan penggunaan rokok elektrik.

Seluruh jajaran kepolisian diminta untuk terus menjaga disiplin, kesehatan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.