Kementerian Kehutanan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan kawasan. Dua perusahaan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

Perusahaan tersebut meliputi PT MAP yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. Satu entitas lainnya adalah PT GAP yang menjalankan aktivitas di Kalimantan Tengah.

Penanganan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menyatakan bahwa proses penyidikan berjalan untuk belasan subjek hukum korporasi. Penindakan ini dilakukan bersama Bareskrim Polri.

Pihak kementerian menegaskan bahwa status perusahaan penanaman modal asing tidak membedakan penerapan hukum di Indonesia. Ketentuan yang sama berlaku bagi seluruh pelaku usaha.

Perkara PT GAP melibatkan areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kebakaran di kawasan Hutan Produksi tersebut menghanguskan lahan seluas 901,4 hektare.

Sementara itu, penyidikan terhadap PT MAP di Kalimantan Barat telah berlangsung sejak pertengahan Mei 2026. Aparat masih menghitung nilai kerugian ekologis akibat peristiwa tersebut.

Selain proses pidana, otoritas kehutanan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada puluhan perusahaan lain. Bentuk sanksi mencakup pencabutan izin hingga pemulihan ekosistem hutan.